Persidangan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta diwarnai ketegangan. Kuasa hukum penggugat, Denny Indrayana bersama timnya, mengajukan permohonan pencabutan gugatan sebelum akhirnya meninggalkan ruang sidang atau melakukan walk out, Kamis (29/10/2026).
Langkah tersebut diambil karena pihak penggugat menilai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) selaku tergugat belum menghadirkan dokumen utama yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Denny menyebut, sejumlah dokumen yang diminta telah berulang kali disampaikan dalam persidangan, baik secara lisan maupun tertulis. Namun, bukti yang diserahkan pihak tergugat pada sidang tersebut dinilai belum menjawab substansi perkara.
Menurut Denny, dokumen yang dianggap penting meliputi Certificate of Attendance dari UTS Insearch di Australia, transkrip nilai selama Gibran menempuh pendidikan, serta bukti pendaftaran atau enrollment.
Ia menilai dokumen tersebut diperlukan untuk menguji dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa.
Denny juga menyampaikan bahwa pihaknya telah melihat dokumen-dokumen tersebut dibahas dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, penggugat berharap bukti serupa dapat dihadirkan dalam proses persidangan di PTUN Jakarta.
Dalam keterangannya kepada wartawan setelah meninggalkan ruang sidang, Denny mengatakan pihak tergugat justru lebih banyak menyerahkan dokumen berupa peraturan perundang-undangan dibandingkan bukti primer yang diminta penggugat.
Ia kemudian mempertanyakan alasan dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut belum ditampilkan dalam persidangan.
Kubu Gibran Menolak Pencabutan Gugatan
Permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Denny tidak langsung diterima. Majelis hakim terlebih dahulu meminta tanggapan dari pihak tergugat dan kuasa hukum Gibran yang berstatus sebagai tergugat intervensi.
Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menyatakan keberatan terhadap permohonan tersebut. Ia menilai perkara yang telah memasuki tahap jawab-menjawab tidak dapat dihentikan melalui pencabutan sepihak tanpa persetujuan pihak tergugat.
Rullyandi juga menilai langkah penggugat menunjukkan ketidakseriusan dalam menjalani proses hukum. Menurutnya, persidangan seharusnya menjadi ruang untuk menguji seluruh dalil dan bukti yang disampaikan para pihak.
Pihak Kemendikdasmen juga menyatakan keberatan terhadap pencabutan gugatan. Dengan demikian, permohonan penggugat tidak dapat langsung dikabulkan oleh majelis hakim.
Majelis hakim turut mengingatkan pentingnya dokumen yang dipersoalkan dalam perkara tersebut. Hakim menilai forum pengadilan merupakan tempat bagi pihak tergugat untuk menjelaskan dasar penerbitan keputusan administratif sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Meski demikian, Denny tetap memilih meninggalkan ruang sidang setelah menyampaikan izin kepada majelis hakim. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap proses persidangan yang menurutnya belum menghadirkan bukti-bukti substantif.
Gugatan Terdaftar Sejak Juli 2026
Perkara tersebut tercatat dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Gugatan diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Objek sengketa adalah Surat Keputusan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tentang Penyetaraan Ijazah. Penggugat meminta majelis hakim menyatakan keputusan tersebut tidak sah karena dinilai memiliki persoalan substansi maupun prosedur penerbitan.
Gugatan itu juga meminta agar pejabat terkait mencabut keputusan penyetaraan tersebut serta memberikan jawaban tertulis atas permohonan klarifikasi administratif yang sebelumnya diajukan penggugat.
Dalam perkara ini, Gibran masuk sebagai tergugat intervensi karena memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa.
Sementara itu, tim kuasa hukum Gibran menyatakan ingin agar persidangan tetap berjalan hingga persoalan dokumen pendidikan tersebut memperoleh kejelasan melalui proses hukum. Mereka menilai kesempatan di pengadilan dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Perbedaan sikap antara penggugat dan pihak tergugat membuat perkara ini terus menjadi perhatian publik. Persoalan utama yang diperdebatkan kini tidak hanya menyangkut keabsahan surat penyetaraan pendidikan, tetapi juga keterbukaan dokumen yang menjadi dasar penerbitannya.
(kmh)
